JAKARTA – Kegiatan penanaman mangrove yang digagas Komunitas Jurnalis Kepri (KJK) sempena Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Bintan, Kepulauan Riau, mendapat perhatian luas hingga tingkat internasional. Delegasi pecinta mangrove dari Jepang dipastikan hadir, bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni.
Aksi penanaman mangrove tersebut akan digelar di Kampung Sungai Tiram, Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, pada Minggu (8/2/2026). Selain Menteri Kehutanan, panitia kegiatan juga mengundang Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto.
Ketua Badan Perwakilan Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Kepulauan Riau, Ady Indra Pawennari, menyampaikan bahwa konfirmasi kehadiran delegasi pecinta mangrove dari Jepang telah diterima. Ia menilai kehadiran delegasi internasional tersebut menjadi sinyal kuat meningkatnya kolaborasi global dalam pelestarian ekosistem pesisir.
“Alhamdulillah, delegasi pecinta mangrove dari Jepang sudah konfirmasi akan hadir sesuai jadwal. Untuk Menteri Kehutanan dan Ketua Komisi IV DPR RI, hingga saat ini belum ada perubahan. Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Menteri Kehutanan, dan Insya Allah beliau hadir,” ujar Ady, Jumat (30/1/2026) sore.
Menurut Ady, kegiatan penanaman mangrove yang digagas Komunitas Jurnalis Kepri (KJK) tersebut sejalan dengan program nasional Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang diinisiasi Kementerian Kehutanan, dengan fokus pada rehabilitasi mangrove berbasis komunitas.
Ia menegaskan, dukungan pemerintah pusat terhadap kegiatan yang diinisiasi komunitas pers menjadi energi positif dalam memperluas gerakan pelestarian lingkungan pesisir.
“Pak Menteri Kehutanan mengapresiasi dan mendukung kegiatan penanaman mangrove yang digagas KJK sempena HPN 2026 di Bintan,” kata Ady yang juga merupakan Ketua Umum KJK.
Selain berfungsi menahan abrasi dan menjaga garis pantai, mangrove juga memiliki nilai ekologis dan ekonomi jangka panjang, mulai dari penyerapan karbon hingga menopang sektor perikanan dan pariwisata bahari.
KJK menilai, keterlibatan pemerintah pusat, legislatif, komunitas, serta delegasi internasional menjadi momentum strategis untuk memperkuat gerakan pelestarian mangrove sebagai bagian dari ketahanan lingkungan dan pembangunan pesisir berkelanjutan. (***)
